APBD AWARD KOTA CIREBON TAHUN 2023 DAN PERMASALAHANNYA DI LAPANGAN

APBD AWARD KOTA CIREBON TAHUN 2023

Berita ini diturunkan sehubungan fakta di lapangan bahwa APBD Kota Cirebon masih memiliki hambatan dalam membiayai proyek fisik dan non fisik, diantaranya pembangunan yang telah digarap oleh rekanan /kontraktor  khususnya rekanan dari Kabupaten dan Kota Cirebon (sebagai putra daerah) dan pertama kali  mengalami gagal bayar ditahun 2022 karena keuangan Pemeritah Daerah tidak mencukupi  juga akhir bulan Desember 2022, maka semua kegiatan berhenti dan merumuskan bagaimana terhadap kelanjutan pembiayaan yang tertinggal karena gagal bayar.

Yang tertinggal adalah :

  1. Belanja daerah yang tidak sesuai kemampuan APBD Kota Cirebon, misalnya gagal bayar dalam pembahasan akhir Tim TAPD Kota Cirebon bersama DPRD Kota Cirebon menyampaikan ke publik bahwa pemerintah daerah akan mencari pinjaman melalui Bank Jabar Banten (BJB) karena gagal bayar adalah sebesar RP. 38 Milyar, realisasi pinjaman disetujui 26 Milyar sesuai kebutuhan, kenyataannya masih 15 % proyek gagal bayar belum direalisasi pembayarannya.
  2. Dana Bagi Hasil Cukai (DBHC) tembakau dari 2% menjadi 3% di tahun 2023 jung to UU HKPD (Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) (Undang – Undang nomor 1 tahun 2022 ) dari yang diterima kementrian keuangan sebesar Rp. 5.470.767.000,00 Triliun dan untuk tahun 2024 naik sebesar 6,5 Triliun ( hasil pembahasan tentang tarif CHT tahun 2023, ungkap Sri Mulyani (Menteri Keuangan) dalam rapat kerja komisi IX DPR, di Jakarta senin (12/12)

Bahwa sesuai UU cukai, DBH CHT digunakan untuk 5 (lima) program :

  1. Program Peningkatan Kwalitas Bahan Baku
  2. Pembinaan Industri
  3. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
  4. Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal, dan
  5. Petani dan Buruh

Untuk tahun 2022, 2023 besaran presentase alokasi untuk kesehatan, Kesejahteraan masyarakat: kesehatan masyarakat mendapatkan alokasi 40%, Kesejahteraan masyarakat dialokasikan 50% dengan rincian 20% untuk peningkatan bahan baku dan tahun 2024 dialokasikan untuk petani dan buruh adalah bentuk kompensasi kenaikan penerimaan DHBC tahun 2024. Kota Cirebon tahun 2022 belum ada realisasi (gagal program) dan akan dilaksanakan tahun 2023, sementara tahun 2023 sudah ada dan penyerapannya (dana Trnsfer) anggaran DHBC tersebut juga akan dilaksakan untuk apa dan lokasi kegiatanya perlu dipublikasikan.

  1. Mungkin salah strategi dalam membagi keuangan tersebut, atau menggunakan tidak sesuai peruntukan, sehingga system akuntansi rusak berdampak pada pelaksanaan APBD Kota Cirebon lemah.
  2. Keadaan dilapangan karena hal tersebut pada point 1(satu) di atas menjadikan suasana yang tidak menentu buat para kontraktor akibat: (a) Konglomerat bermodal besar, dengan bebas membelanjakan untuk mendapatkan proyek. (b) Kelompok dibesarkan agar terlihat seperti pemodal dan tetap menggunakan pemodal besar walaupun tidak disebut konglomerat tapi telah andil dan berebut mendapatkan proyek, Masing-masing memiliki jaringan dan nomor satu, sulit untuk dikalahkan karena dukungan kepala daerah, kepala ULP dan Kepala SKPD hanyalah menjalankan kebijakan saja dari keinginan Walikota atau karena sesuatu menjadi tanggungjawab bersama ditanggung oleh kebijakan Pemerintah Daerah. (c) Pemborong tanpa modal berharap ada kegiatan dari keduanya, dan ikut berpartisipasi dalam membangun Kota Cirebon. (d) Nasib pemborong tanpa modal akan tersingkirkan untuk sementara karena OJK seperti apa yang disampaikan banker (no name) bahwa Perbangkan khususnya di Jawa Barat tidak akan memberikan pinjaman untuk kepentingan proyek apapun. (e) Tahun 2023 telah berjalan dan kegiatan proyek sama sekali belum ada geliatnya, baru kegiatan yang sifat rutin dan tidak membutukan kemitraan dan ditunjuk sesuai kriteria sebagai patner kerja
  1. Munkin dana bantuan pemerintah Pusat kemudian tertinggal belum diserap atau digunakan dan pertanggung jawabannya mebutuhkan mekanisme yang mendekati solusi agar semua bias dihitung dalam angka (ini pendapat saya)

Disisi lain para unjuk rasa menerawang jauh memutar otakya, yang dierima baru pada tingkat obrolan membahas di warung kopi, dan siang tadi (selasa 22-8-2023) mereka memburu kepala ULP untuk dimintai keterangan di gedung Balai Kota Cirebon dan sekitar pukul 12.00 WIB berakhir meninggalkan Balai Kota Cirebon dengan kecewa karena Sdr. Asep sakit di Sumedang. Sepertinya tidak ada kelanjutan memutar otak, tinggal ketidak puasan katanya akan pengumpulan masa untuk digiring arahnya meminta SKPD dapat menjelaskan pembagian proyek kota diatur dan yang mengatur siapa?

Kembali untuk mebicarakan Penghargaan kepada Daerah Kota Cirebon, untuk katagori Daerah sebagai Daerah Yang Pendapannya tertinggi, ini mungkin belum bisa disandingkan dengan 3 (tiga) kota lain seperti Kota palangkaraya, Kendari dan Pakanbaru karena pengaruh ladang minyak bumi dan tambang, hasil bumi lainya yang berbeda dengan kota lainnya kecuali Kota Tegal yang mirip ada kesamaan kecuali Kota Cirebon sebagai kota perdagangan dan jasa masih ungggul, jumlah penduduk  yang banyak dengan sumber PAD yang jauh berbeda dengan 3(tiga) kota lainnya di luar Pulau Jawa. Selain itu, Kota Cirebon termasuk bermasalah dalam menggunakan APBD, sehingga Penyelenggara negaranya dapat dikatakan memiliki catatan aparaturnya terbanyak terlibat korupsi, dan sampai hari ini masih meninggalkan kasus korupsi yang belum tuntas yang masih berproses di pengadilan tipikor Bandung.

Untuk katagori daerah dengan beban belanja tertinggi, sulit dibayangkan bila APBD dan PAD masih bergantung kepada Pemerintah Pusat dan Dalam Pengembangan PAD Kota Cirebon, bisa dikatakan belanja bergerak naik dan turun tergantung mau berfikir maju atau mencari pendapatan sekedar memenuhi kewajiban bahwa status ASN/PNS  adalah jabatan yang harus patuh pada Pimpinan, Juga pengaruh politis birokrasi dan politik partai di DPRD dan jabatan jabatan lain yang juga pengaruhnya sedikit dalam mengatur kebijakan daerahnya menjadikan masyarakatnya sejahtera, adil dan memenuhi segala kebutuhanya (belum disebut makmur) mengingat kemiskinan masih bertengger dihadapan kita.

Satu satunya Pemerintah Daerah dan yang berkepentingan untuk berbagi penghasilan melalui proyek proyek yang ada di Kota Cirebon adalah duduk bersama mencari solusi bersama dan sepakat bahwa kepetingan pemerintah tidak berpihak pada siapapun untuk menghilangkan prasangka yang selama ini sudah ada ditiap orang bahwa pemerintah daerah sedang memperjuangkan mitranya karena utang yang masih belum selesai dengan pihak ketiga tapi  inisial siapa dan siapa kita tinggalkan dulu karena ranah ini adalah ranah lain, misal: ada kecenderungan sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran dan introspeksi atas pribadinya dan pekerjaannya adalah diselesaikan melalui pengadilan Tipikor karena menyangkut keuangan Negara dan asset negara.

Pelaporan kepada yang berwajib untuk diperiksa adalah hal yang berbeda. Dan barangkali ini yang harus disampaikan merupakan fakta yang terungkap dilapangan, jadikan alat ukur dan tetap berfikir positif bila tidak ingin Negara NKRI berubah menjadi yang lain. Melalui Walikota dan perangkat daerahnya dan bekerjasama dengan institusi pemerintah lainnya bahwa pejabat wajib meninggalkan jejak positif dan berbaik sangka, supaya keadaan menjadi terbalik dari bau yang tidak sedap dan merubahnya menjadi manis bahwa pemerintah daerah Kota Cirebon sedang berfikir positif untuk kepentingan masyarakatnya.

Untuk tahun 2023, kepala daerah terbukti telah meraih penghargaan ssb:

  1. Penghargaan APBD AWARD tahun 2023 diberikan Kemendagri (Sdr. Tito Karnavian) melalui wakil mendagri Sdr. Jhon Wempi Wetipo, di Rakornas keuangan daeran tahun 2023 di Mercure Convention Centre (MCC) Ancol Jakarta, Kamis 16 Maret 2023
  2. Penghargaan diberikan langsung oleh kepala KPPN Cirebon Sdr. Lili Khamiliyah (21 Agustus 2023)

Penghargaan tersebut setidaknya menjadi semangat apartaur di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon, dan berupaya semaksimal mungkin untuk menambah mendapatkan penghargaan yang lain. Inilah Cirebon, kota yang sedang merangkak memperbaiki diri, untuk bisa disebut dewasa, apalagi membangun negeri yang sejahtera, adil dan makmur tidak mudah, kami hanya membantu dengan mengungkap fakta  adalah jalan terbaik.

Penulis: SEditor: S & D

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *