Berita  

Nasib Pegawai non ASN di Kota Cirebon akan jadi Pengangguran atau memilih pekerjaan yang lain? Beruntung ada kesempatan mengikuti test untuk menjadi tenaga PPPK pada September 2023 melalui pendaftaran Online

Nasib Pegawai Non-ASN

Kami turunkan berita ini khususnya tenaga non ASN (Aparatur Sipil Negara) yang tersebar di Instansi Pemerintah Daerah Kota Cirebon, dari Jumlah Non ASN Kota Cirebon diketahui dari daftar lampiran Pengumuman Nomor :800/2783/PPMP tentang Uji Publik Daftar Tenaga Non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon tahun 2022, ditanda tangani oleh Kepala BKPSDM Kota Cirebon, Drs. Sri Laksmi Stanywati, M.Si , ada sejumlah 2119 orang tenaga non ASN adalah valid telah memenuhi persyaratan, database itu dikirim melalui SKPD masing-masing dikirim ke Server yang ada di kantor BKPSDM Kota Cirebon selanjutnya untuk Penelitian Berkas yang masuk Daftar Uji Publik, Proses administrasi semua tidak ada hambatan, hanya ada sedikit perbaikan yaitu nama Orang yang harus dikeluarkan dari daftar yang akan diusulkan karena yang bersangkutan(ybs) terkait pemecatan dari Status PNS dan Honorer yang kena imbas, sampai sekarang ybs masih bekerja di Dinas PUTR Kota Cirebon.

Pengumuman tersebut berdasarkan  tindak lanjut siaran Pers Kepala Biro Hubungan Masyarakat Hukun dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara nomor : 618/RILIS/BKN/VIII/2022, tanggal  30 Agustus 2022, dan 1 (satu) tahun Kemudian saya mengunjungi kantor BKPSDM dengan maksud menanyakan dari 2119 orang tenaga Non ASN yang diangkat menjadi pegawai PPPK(P3K) ada berapa dan sisa yang belum diangkat berapa jumlahnya, namun tidak bisa ditemui Kepala BKSDM karena sedang sibuk dan Sekretaris tidak berangkat karena cuti atau keperluan lain sehingga kami meminta siapa yang dapat mewakili perihal Pegawai Non ASN, dan pegawai Perempun inisial N dan terjadi komunikasi namun tidak mendapatkan hasil yang signifikan semisal jumlah tenaga Non ASN yang lolos hasil pendataan yang diusulkan ke Kementerian PAN RB di Pusat, jawabannya tidak tahu karena data masih di SKPD seperti Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Dinas Kesehatan, Dinas PUTR , dan lainnya di Kota Cirebon.

Saya menyapaikan bahwa hal seperti ini seharusnya tidak terjadi, lalu untuk apa Pegawai di lingkungan kantor saudara tidak kerja atau sengaja untuk menahan informasi keadaan sebenarnya (informasi riil), waktu yang tidak sedikit untuk mengevaluasi dan melakukan pengawasan apakah SKPD telah melaksanakan tugas kepegawai secara benar dan dipertanggungjawabkan, tentu mekanismenya adalah sesuai peraturan, misalnya ada keputusan walikota atau terbatas menjadi urusan BKPSDM Kota Cirebon saja. Informasi Publik ternyata tidak jalan, kalaupun ada, harusnya dilakukan pengumuman secara manual, berikutnya kami sampaikan bahwa ASN di kantor BKPSDM, lalai dan tidak mau ada Perubahan, melalui surat edaran (SE) Menteri PAN RB RI (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor:B/1527/M.SM.01.00/2023 tentang Status kedudukan Eks THK–2 dan Tenaga Non ASN, untuk Para Pejabat Pembina Kepegawaian(PPK) Instansi Pusat dan Instansi Daerah, agar PPK melakukan langkah langkah sbb:

  1. PPK menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan Tenaga non ASN yang sudah terdaftar dalam Pendataan Tenaga Non ASN dalam basis data BKN
  2. Dalam mengalokasikan Pembiayaan Tenaga Non ASN untuk mengisi jabatan ASN dan ASN dimaksud pada prinsipnya tidak mengurangi pendapatan yang diterima tenaga Non ASN selama ini
  3. PPK dan Pejabat Lain dilarang mengangkat Pegawai Non ASN dan atau Non PPPK untuk mengisi jabatan ASN atau Non ASN lainnya

Maka, sudah tepat ketentuan dengan adanya Surat Edaran Menteri PAN-RB RI diatas segera diberlakukan di daerah untuk segera melaksanakan yaitu melakukan pengurangan yang tidak sesuai Surat Edaran tersebut diatas, bila hal ini tidak diperhatikan, hal demikian jika tidak dilaksanakan akan berimbas pada prestasi dan apapun bentuk sangsi indisipliner harus dijatuhkan dan yang bersangkutan bisa dikatakan tidak layak sebagai pegawai dalam jabatan yang mengelola ASN di Kota Cirebon.

Isi Pidato Presiden tanggal 16 Agustus 2023 yang didengar bersama oleh eksekutif dan DPRD Kota Cirebon, maka kenaikan gaji sebesar 8% untuk pegawai ASN, ABRI, dan Kepolisian disambut dengan senyum tetapi yang tidak menjalankan tugasnya khususnya di lingkungan SKPD-BKPSDM Kota Cirebon dan yang berkaitan dengan itu harus dikenakan sangsi karena tindakannya dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara, misalnya: untuk membayar honorer harus mengurangi anggaran rutin semisal anggaran untuk perbaikan jalan dikurangi untuk membayar honorer, atau di RS seharusnya anggaran untuk perbaikan gedung tapi dibelokan untuk membayar honorer, sepertinya tahun demi tahun Kepala Daerah beserta Bawahannya tidak mau merubah keadaan ini, selanjutnya adalah melakukan perampingan Pegawai dengan mencopot honorer yang tidak resmi dan mengeluarkannya karena ini membebani APBD Kota Cirebon dan saat ini Pendapatan Asli Daerah masih diragukan ada Penambahan yang signifikan sehingga APBD (khususnya) PAD Kota Cirebon untuk Pembiayaan Rutin belanja Pegawai harus maksimal 45% dan pembiayaan untuk pembangunan dapat dilakukan maksimal, tidak ada lagi honorer belum dibayar selama 3 bulan gajih, Pembayaran Proyek yang sudah selesai tersendat dan butuh kebijakan lain, seperti meminjam dari BJB  untuk membayarnya dan atau masih tertinggal sampai sekarang belum diselesaikan pembayarannya.

Jadi konsekwensinya menjadi Abdi Negara yang mengurus dirinya dan rakyat itu tidak mudah dan penuh jebakan dan didepan mata adalah sangsi dari yang ringan, menengah dan berakhir dengan pemecatan sebagai ASN tanpa penghormatan, rencana Pemerintah untuk Kesejahteraan itu jelas dan jangan mencari yang tidak jelas dan merugikan diri sendiri, semoga apa yang kami sampaikan dimaknai dengan niat baik, kecuali ada tujuan ingin berhenti dari ASN/PNS di Kota Cirebon. Inilah nasib Non ASN tergantung dari niat baik Pegawai ASN dengan kewenangannya atau bersama Non ASN tergelincir kehilangan jabatan dan pendapatan ASN alias Pengangguran.

Penjelasan diatas jangan sampai dalam pelaksanaanya tidak dijalankan, kerugian Negara bakal muncul dan sudah terjadi karena over pembiayan dan berakibat kepada kegiatan dan proyek tidak sesuai komitmen dan merusak RAB yang seharusnya dapat dikerjakan 100%. Hasil Pemantauan di SKPD Kota Cirebon ternyata dalam 1 (satu) tahun pasca pendataan tahun 2022 kemarin, sekarang tenaga Non ASN hiruk pikuk memikirkan nasibnya. Info yang kami terima dari ASN yang tidak mau disebut namanya, ada penambahan sekitar 800 sampai 1000 tenaga non ASN baru. Saya menduga ada penyelundupan dikemudian hari dari data yang terdaftar dan lolos akan ditambahkan seolah olah bahwa pegawai masih tetap jumlahnya. Inilah kelalaian ke dua bila kepala BKPSDM melakukan tutup informasi berkaitan dengan Tenaga Non ASN, cobalah ini penyelesaian masalah perlu disiasati, jangan takut karena tugas saudara adalah menyampaikan dan melakukan perubahan, kalau tidak berarti telah melakukan sekongkol untuk merugikan keuangan Negara, bagaimana Keuangan APBD Kota Cirebon akan Stabil kalau testimoni Non ASN adalah cara menutupi kekuarangan keuangan untuk Pembiayaan

Harapan apa yang menjadi kendala dan bekerja sebagai PNS khususnya di lingkungan pemerintah Kota Cirebon, setelah terbit surat Edaran tersebut diatas, tidak terjadi lagi kebuntuan yang menghambat kinerja ASN dikemudian hari.

Hasil wawancara dengan kepala BKPSDM hari ini tanggal 6 September 2023, masih seputar pertanyaan diatas, bahwa jumlah pegawai Non ASN hasil pendataan tahun 2022 kemarin adalah yang terseleksi adalah sejumlah 1945 pegawai Non ASN dari 3000 sekian ujarnya, saya mengatakan bahwa jumlah tersebut jangan mengada-adakan, bukankah daftar yang disodorkan kepublik dalam uji publik adalah 2119 orang Non ASN itu namanya rekayasa dan itu akui saja, jangan berdalih lain, saya tahu dilapangan dan mereka masuk pakai uang (oknum) dan pendataan adalah tuntas, saya tidak bermaksud untuk mempermasalahkan ini tapi bertindaklah jujur, mau kapan lagi bekerja yang berakibat membengkaknya keuangan daerah khususnya di kota Cirebon, sampai pemerintah kurang bayar, coba sdr/ibu drs. Sri Laksmi Stanywati, M.Si renungkan, apakah tidakan membiarkan data yang harusnya dikuasai Dinas BKPSDM malah seperti tidak dianggap, oleh SKPD lainya terkait hal ini, sudah satu tahun lebih informasi keadaan saat ini Non ASN tidak diketahui dengan alasan mereka (SKPD) yang merekrut Honor Non ASN tidak pernah melaporkan kepada kami, saya hanya fokus kepada ASN saja ucapnya, saya menjawab hal tersebut bukankan itu tupoksi saudara ,lalu untuk apa adanya kantor BKPSDM dan perangkatnya, saudara layangkan surat saja karena itu pengumuman hasil dari Pers : kerjasama Biro hubungan Masyarakat dan BKN, kalau dilaksanakan tidak ada yang menyalahkan saudara sebagai Kepala BKPSDM, saya minta dengan hormat bahwa fokus mengurus Non ASN yang sudah terdata dikementrian PAN – RB. RI saja, kalau itu setuju lakukan ,saya akan mengawalnya dalam waktu 2-3 bulan yang akan datang.

Berita akan diadakan test dan pendaftaran untuk Honorer menjadi tenaga PPPK pada  tanggal 17 September 2023, kalau tidak ada jadwal perdaftaran khususnya Non ASN untuk siapa saja boleh mengikuti yang memenuhi persyaratan, BKPSDM tetap mengurus sejumlah 1945 tenaga Non ASN  sesuai data base tahun 2022. Setuju atau tidak setuju itu mengandung resiko dan dipahami oleh sdri Sri LS, sudah kami sampaikan, tinggal mau kerjasama dengan siapa untuk mengatasi hal tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *